TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITE AUDIT

KOMITE AUDIT

Dalam rangka memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian internal dan implementasi GCG yang dijalankan oleh Direksi, maka Dewan Komisaris telah membentuk Organ Pendukung yaitu Komite Audit.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit merujuk pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per- 09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16 /S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

6. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006;

7. Anggaran Dasar PT Hutama Karya (Persero);

8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik [GCG Code) PT Hutama Karya (Persero);

9. Board Manual PT Hutama Karya (Persero);

10. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Hutama Karya (Persero).

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2018 tertanggal 20 Desember 2018 yang disusun secara sinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Piagam Komite Audit tersebut menjadi pedoman bagi seluruh anggota Komite Audit agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, professional, independen, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit memiliki cakupan sebagai berikut:

1. Pendahuluan.

Menjelaskan terkait latar belakang, visi dan misi, maksud dan tujuan, landasan hukum serta ruang lingkup.

2. Persyaratan Komite.

Menjelaskan terkait persyaratan umum dan persyaratan khusus anggota Komite Audit.

3. Organisasi Komite.

Menjelaskan terkait struktur, pengangkatan dan pemberhentian komite, independensi dan masa jabatan.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kode Etik Komite.

Menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit, penugasan lain, wewenang dan kode etik Komite.

5. Rapat dan Hubungan Kerja Komite

6. Rencana Kerja, Anggaran, Penghasilan dan Pengembangan Komite.

7. Pelaporan, Akses dan Kerahasiaan Informasi

8. Evaluasi Kinerja Komite. Menjelaskan terkait periode, bentuk dan indikator evaluasi kinerja.

9. Penutup. Menjelaskan terkait masa berlaku, tanggung jawab penerapan, evaluasi dan review Piagam.

VISI DAN MISI KOMITE AUDIT

1. Visi. Komite Audit yang bemilai tambah, berkompeten, independen dan profesional.

2. Misi. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan implementasi sistem pengendalian internal mampu dijalankan secara baik dan efektif serta prosesnya telah sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Piagam Komite Audit (Charter of Audit Committee) ini adalah sebagai berikut: 1. Pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperjelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite sejalan dengan ketentuan yang berlaku; 3. Menciptakan keberlanjutan tata kerja dari anggota sebelumnya.

PERSYARATAN UMUM ANGGOTA KOMITE

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan;

2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan:

a. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;

b. Anggota Komite baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

c. Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Konsultan SDM atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultansi lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

e. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

f. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;

g. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas.

3. Mampu berkomunikasi secara efektif. Mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.

4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;

5. Wajib mematuhi kode etik untuk Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan;

6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Memahami laporan keuangan bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan proses audit serta mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris;

2. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan audit;

3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan Iainnya yang berhubungan dengan audit;

4. Sekurang-kurangnya salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang akuntansi dan/ atau keuangan.

MASA JABATAN

Untuk masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan masa jabatan anggota Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua)tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE

1. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

2. Pengangkatan Ketua Komite Audit dipilih dari Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan;

5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

6. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN

Anggota Komite Audit terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya harus merupakan Komisaris Independen dan bertindak sebagai Ketua Komite dan 2 orang anggota ahli yang bukan karyawan kunci di Perusahaan. Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit tahun 2018:

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Musyafak sebagai Ketua Komite Audit, dapat dilihat profilnya pada bagian profil Dewan Komisaris di Buku Laporan Tahunan ini.

Mukhamad Taufiq sebagai Wakil Keteua Komite Audit, Profilnya dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris di Buku Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan usaha, hubungan keluarga, dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perusahaan dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tanpa memihak kepada siapapun karena tidak adanya kebenturan kepentingan; demikian halnya dengan Ketua Komite Audit dijabat oleh Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

Independensi Komite tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integeritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan Perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. Komite melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan melanggar peraturan perundangundangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban Perusahaan dapat ditingkatkan.

Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:

a. Pemahaman Pengendalian Internal diperoleh antara lain dari mempelajari Standar Operasi Perusahaan dan presentasi manajemen mengenai desain dan implementasi pengendalian internal.

b. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.

c. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Auditor sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk:

i. Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan internal auditor dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.

ii. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas review-nya antara lain menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.

e. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

f. Setiap awal tahun Komite Audit me-review dan memberi masukan atas PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang disusun oleh Internal Audit.

g. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Internal Audit Division Head berdasarkan usulan Direktur Utama.

2. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit internal auditor dan eksternal auditor.

a. Terkait Internal Auditor 

- Melakukan review Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit); 

-Melakukan pengkajian, evaluasi dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris atas ruang lingkup dan Program Kerja Tahunan Internal Auditor;

- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan Laporan Hasil Audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi; 

- Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal; 

-Melakukan pengkajian tentang kesulitan yang dihadapi waktu melaksanakan audit, hambatan atas lingkup kerja audit, hambatan kerja audit atau hambatan akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses audit; -

-Melakukan pengkajian tentang kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Internal Audit;

- Memonitor ketaatan terhadap kode etik profesi Internal Auditor;

- Menelaah tentang semua kesulitankesulitan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit internal, termasuk batasan ruang lingkup apapun atau kesempatan untuk memperoleh informasi;

-Melaksanakan quality assurance Internal Audit mengevaluasi independensi, obyektivitas dan efektivitas Internal Auditor;

- Melakukan pengkajian tentang Perubahan penting dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

- Melakukan pengkajian tentang perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula.

b. Terkait Eksternal Auditor Dalam proses seleksi dan penunjukan Auditor Independen:

- Komite Audit melakukan review hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

- Komite harus mengacu pada ketentuanketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan dan fee akuntan publik;

-Melakukan pengkajian tentang tujuan dan ruang lingkup untukmemastikan bahwa tidak ada pembatasan ruang lingkup audit, serta mengevakuasi independensi dan obyektivitas Eksternal Auditor.

Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- Menelaah Rencana Audit dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan;

- Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya;

- Secara periodik berkonsultasi dengan Eksternal Auditor tanpa kehadiran Manajemen tentang pengendalian intern serta pemenuhan dan ketetapan laporan keuangan.

Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:

- Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;

- Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian internal;

- Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;

- Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan;

- Fraud dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan;

- Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan Audited;

- Koreksi audit yang signifikan;

- Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan audit;

-Kesulitan-kesulitan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit eksternal, termasuk batasan ruang lingkup apapun atau kesempatan untuk memperoleh informasi.

- Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut;

Mengadakan pengkajian, penilaian dan penelaahan hasil audit oleh Auditor Eksternal antara lain:

- Kajian tentang Laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan tersebut sebelum dipublikasikan;

- Kajian tentang Laporan Audit Eksternal Auditor mengenai laporan keuangan tahunan dan saran serta pendapat dari Eksternal Auditor;

- Kajian tentang temuan penting dan rekomendasi Eksternal Auditor serta memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut;

- Menilai keterpaduan dari proses Laporan Keuangan, baik Eksternal maupun Internal melalui konsultasi dengan Eksternal Auditor dan Internal Auditor;

- Menilai pendapat Eksternal Auditor tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan;

- Menilai dan memberi pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap saran yang diajukan oleh Eksternal Auditor, Internal Auditor dan Manajemen tentang perubahan yang signifikan dalam audit serta prinsip dan praktik akuntansi;

- Menelaah kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern, legal dan etika yang ditetapkan oleh Perusahaandan proses auditing maupun prosedur akuntansi yang diterapkan.

Memastikan konsep Laporan Keuangan audit diterima sepuluh hari sebelum diterbitkan atau seminggu sebelum dibahas dalam rapat untuk direview oleh Komite.

- Komite dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa auditor tidak independen atau terbukti auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

c. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi penting yang dikeluarkan Perusahaan:

i. Penelaahan atas informasi Perusahaan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan tahunan, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya;

ii. Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi Perusahaan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal dan dapat dipercaya, dan dilakukan melalui:

- Menelaah atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau internal auditor;

- Klarifikasi proses penyiapan informasi Perusahaan yang akan dipublikasikan.

iii. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;

iv. Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

d. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;

e. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan Bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

Oleh karena itu, Komite Audit harus:

i. Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang berisi pemyataan bahwa:

- Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

- Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;

ii. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:

- Menelaah atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

- Menelaah atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen dan internal auditor.

iii. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite dapat memperluas review-nya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besamya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite dapat meminta bantuan pihak internal auditor atau eksternal auditor

f. Pemantauan Risiko dan Mitigasinya Berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar (correctly) sehingga dapat menghindari risiko materil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

PENUGASAN LAIN DARI DEWAN KOMISARIS

Selain tugas khusus sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian tugas lain kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:

Nama anggota Komite yang diberi tugas:

»» Tujuan dan sasaran pekerjaan;

»» Waktu penugasan;

»» Sifat dan lingkup pekerjaan;

»» Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

2. Tugas lain dapat mencakup tugas diluar bidang audit yang menjadi lingkup pengawasan dan arahan Dewan Komisaris, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab;

3. Pelaksanaan tugas lain Komite Audit antara lain dapat:

»» Dilakukan melalui review terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;

»» Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait;

»» Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Divisi Internal Audit atau dengan Auditor Eksternal.

»» Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerjasama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara Iain (Internal Audit dan Unit-unit Operasional Perusahaan terkait);

3. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen diluar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;

4. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad hoc, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;

5. Komite Audit mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan npihak yang menjalankan fungsi audit internal, fungsi human capital, auditor eksternal dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

6. Komite Audit berwenang mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;

7. Komite Audit melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pemanggilan Rapat Komite dilakukan oleh Ketua Komite Audit sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan.

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan melakukan rapat bersama SPI dan Auditor sebanyak 3 (tiga) kali.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan sesuai dengan rencana program kerja yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan penelaahan atas laporan yang disampaikan Direksi melalui Divisi terkait, antara lain mengenai:

1. Evaluasi kinerja pemasaran

2. Evaluasi kinerja produksi

3. Evaluasi kinerja keuangan

4. Evaluasi fasilitas cash loan dan non cash loan

5. Realiasi investasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Dalam upaya meningkatkan kompetensi Anggota Komite Audit, maka Perusahaan memberikan kegiatan pelatihan bagi anggota Komite sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2018, Komite Audit telah mengikuti beberapa pelatihan/ pendidikan sebagai berikut:

1. Adi Rasidi Certification in Audit Committee Practices penyelenggara oleh Indonesian Institute of Audit Committee 7-9 Agustus 2018, Hotel Bidakara Jakarta

PENILAIAN KINERJA KOMITE

Setiap tahun, Perusahaan mengadakan evaluasi terhadap Kinerja anggota Komite Audit baik secara kolektif maupun individual yang dilakukan secara selfassesment, yang hasilnya digunakan sebagai bahan penilaian pepanjangan masa kerja anggota Komite untuk tahun berikutnya.

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit pada tahun 2018 telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai mana yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Audit. Selain itu, Komite Audit juga telah emmberikan masukan kepada Dewan komisaris sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

357
HK Annual Report 2018