TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas manajemen risiko yang dijalankan oleh Direksi, maka Dewan Komisaris telah membentuk Organ Pendukung yaitu Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per- 09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16 /S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

6. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006;

7. Anggaran Dasar PT Hutama Karya (Persero);

8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) PT Hutama Karya (Persero);

9. Board Manual PT Hutama Karya (Persero);

10. Pedoman Perilaku (Code of Conduct] PT Hutama Karya (Persero).

VISI DAN MISI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Visi

Komite Manajemen Risiko yang efektif dan bernilai tambah dalam membantu tugas Dewan Komisaris.

Misi

Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan implementasi manajemen risiko mampu dijalankan secara baik dan efektif serta prosesnya telah sesuai dengan standar best practices.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Piagam Komite Manajemen Risiko (Charter of Risk Management Committee) ini adalah:

1. Sebagai pedoman agar Komite Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Memperjelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite sejalan dengan ketentuan yang berlaku;

3. Menciptakan keberlanjutan tata kerja dari anggota sebelumnya.

PEDOMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hutama Karya (Persero) pada tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang berisikan antara lain:

1. Pendahuluan Menjelaskan terkait latar belakang, visi dan misi, maksud dan tujuan, landasan hukum serta ruang lingkup.

2. Persyaratan Komite Menjelaskan terkait persyaratan umum dan persyaratan khusus terkait fungsi manajemen risiko.

3. Organisasi Komite Menjelaskan terkait struktur, pengangkatan dan pemberhentian komite, independensi dan masa jabatan.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kode Etik Komite Menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko penugasan lain, wewenang dan kode etik Komite.

5. Rapat dan Hubungan Kerja Komite

6. Rencana Kerja, Anggaran, Penghasilan dan Pengembangan Komite

7. Pelaporan, Akses dan Kerahasiaan Informasi

8. Evaluasi Kinerja Komite Menjelaskan terkait periode, bentuk dan indikator evaluasi kinerja.

9. Penutup Menjelaskan terkait masa berlaku, tanggungjawab penerapan, evaluasi dan review Piagam.

PERSYARATAN UMUM ANGGOTA KOMITE

1. Wajib mematuhi kode etik untuk Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan;

2. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan;

3. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan:

a. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;

b. Anggota Komite baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/ atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

c. Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Manajemen Risiko atau pihak lain yang memberikan jasa konsultasi kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

e. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

f. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;

g. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas.

4. Mampu berkomunikasi secara efektif Mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai proseduryang berlaku.

5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;

6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

PERSYARATAN KHUSUS ANGGOTA KOMITE

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;

2. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan manajemen risiko;

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses manajemen risiko, serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris;

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan manajemen risiko;

5. Sekurang-kurangnya salah seorang dari anggota Komite Manajemen Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang manajemen risiko dan/atau keuangan.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN

Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari 4 orang diketuai oleh Komisaris Independen, dengan seorang wakil ketua komite yang juga anggota Dewan komisaris dan beranggotakan 2 orang anggota ahli yang bukan karyawan kunci dan bukan anggota dari Komite lainnya dalam Perusahaan. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tahun 2018 susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan usaha, hubungan keluarga, dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perusahaan dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tanpa memihak kepada siapapun karena tidak adanya kebenturan kepentingan; demikian halnya dengan Ketua Komite Manajemen Risiko dijabat oleh Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

Independensi Komite tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integeritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Manajemen Risiko merupakan pihak yang menjembatani antara Assessor Independen Assessment Manajemen Risiko dan Perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Sekretaris Perusahaan dan Manajemen Risiko.

Hal ini menunjukkan bahwa Komite Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berperan penting dalam penerapan GCG.

MASA JABATAN

1. Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

2. Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktuwaktu.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Melakukan review dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko, melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progress dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko antara lain berkaitan dengan:

a. Proses identifikasi risiko, analisis dampak risiko, pemilihan metode pengelolaan risiko yang tepat, implementasi metode tersebut dan evaluasinya dalam kaitan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG);

b. Proses pengendalian potensi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya, khususnya risiko yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari suatu keputusan/tindakan yang akan diambil oleh Direksi;

c. Proses penilaian terhadap kemungkinan/ probabilitas risiko-risiko akan terjadi dan konsekuensinya;

d. Proses action plan upaya pengelolaan risikorisiko untuk mengurangi risiko tersebut dan/ atau kemungkinan pada tingkat yang dapat diterima.

2. Melakukan pengawasan atas kegiatan Unit Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait;

3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Manajemen Risiko oleh Unit Manajemen Risiko;

4. Melakukan analisis dan evaluasi atas peta risiko yang disampaikan dalam usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP] dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi;

5. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan setoran modal dan rencana investasi di Anak Perusahaan;

6. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan dalam laporanlaporan yang akan dipublikasikan, melalui proses:

a. Diskusi bersama dengan manajemen; b. Review atas draft dari laporan yang akan dipublikasikan.

7. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan, sesuai kebutuhan, termasuk risiko pada perjanjian dengan pihak ketiga yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris;

8. Dalam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan, maka tugas Komite Manajemen Risiko adalah:

a. Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;

b. Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui Unit Manajemen Risiko.

PENUGASAN LAIN DARI DEWAN KOMISARIS

1. Pemberian tugas lain kepada Komite Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:

a. Nama anggota Komite yang diberi tugas;

b. Tujuan dan sasaran pekerjaan;

c. Waktu penugasan;

d. Sifat dan lingkup pekerjaan;

e. Hal-hal administrate yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

2. Tugas lain dapat mencakup tugas diluar bidang manajemen risiko yang menjadi lingkup pengawasan dan arahan Dewan Komisaris, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggungjawabnya;

3. Pelaksanaan tugas lain Komite Manajemen Risiko antara lain dapat:

a. Dilakukan melalui review terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;

b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh pihak terkait;

4. Komite Manajemen Risiko harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Manajemen Risiko dan anggota Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Manajemen Risiko wajib bekerjasama dengan mitra kerja diantaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen;

3. Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, Assesor Independen Manajemen Risiko, dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko;

4. Komite Manajemen Risiko berwenang mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Assessor Independen Assessment Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengukur implementasi Manajemen Risiko;

5. Jika diperlukan, Komite Manajemen Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen diluar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;

6. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Manajemen Risiko dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad hoc, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;

7. Komite Manajemen Risiko melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pemanggilan Rapat Komite dilakukan oleh Ketua Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan.

Sepanjang tahun 2018, Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan rapat bersama Divisi terkait sebanyak 2 (dua) kali.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan sesuai dengan rencana program kerja yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan penelaahan atas laporan yang disampaikan Direksi melalui Divisi terkait, antara lain mengenai:

1. Evaluasi kinerja pemasaran

2. Evaluasi kinerja produksi

3. Evaluasi kinerja keuangan

4. Evaluasi fasilitas cash loan dan non cash loan

5. Realiasi investasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya meningkatkan kompetensi Anggota Komite Manajemen Risiko, maka Perusahaan memberikan kegiatan pelatihan bagi anggota Komite sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2018, Komite Audit telah mengikuti beberapa pelatihan/ pendidikan sebagai berikut:

Unggul Cariawan dan M. Ajito

Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) 12-13 Desember 2018, Novotel Hotel & Residence, Palembang

PENILAIAN KINERJA KOMITE

Setiap tahun, Perusahaan mengadakan evaluasi terhadap Kinerja anggota Komite Manajemen Risiko baik secara kolektif maupun individual yang dilakukan secara self-assesment, yang hasilnya digunakan sebagai bahan penilaian pepanjangan masa kerja anggota Komite untuk tahun berikutnya.

Berikut adalah indikator evaluasi kinerja untuk Komite Manajemen Risiko:

1. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite;

2. Kemampuan dalam memberikan masukan dalam rapat-rapat;

3. Tingkat kehadiran termasuk dan tidak terbatas dalam rapat Komite;

4. Secara efektif menganalisa data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat dan menanyakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memastikan informasi yang diperoleh;

5. Kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis;

6. Secara efektif mampu bekerjasama dengan rekan kerja Komite;

7. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap area-area yang penting dan memerlukan perhatian;

8. Aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan;

9. Kemampuan menjaga kerahasiaan informasi;

10. Kemampuan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki manajemen Perusahaan;

11. Kemampuan dalam menghindari benturan kepentingan dan gratifikasi;

12. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris;

13. Kesediaan untuk menerima tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu;

14. Kemampuan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu;

15. Kemampuan memberikan masukan dalam menyusun laporan tugas pengawasan Dewan Komisarissecara lengkap dan tepat waktu.

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Manajemen Risiko pada tahun 2018 telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Manajemen Risiko juga telah emmberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

382
HK Annual Report 2018