TATA KELOLA PERUSAHAAN

ASESMEN GCG

ASESMEN GCG

Dengan berpegang pada keyakinan bahwa dengan semakin baiknya kualitas penerapan prinsip GCG, maka akan memberikan dampak yang positif terhadap Perseroan, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Oleh karena itu HUTAMA KARYA melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dalam lingkup operasionalnya dari tahun ke tahun, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.

Salah satu langkah yang dilakukan HUTAMA KARYA untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG adalah dengan melakukan penilaian (assessment) penerapan GCG secara berkala. Hasil asesmen dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat kemajuan pelaksanaan GCG dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan.

MEKANISME PELAKSANAAN ASESMEN

Sesuai dengan ketentuan assessment GCG dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Auditor Independen (BPKP). Sedangkan self assesment dilaksanakan setiap tahun dengan memenuhi Improvement dari hasil rekomendasi assessment tahun sebelumnya.

PIHAK YANG MELAKSANAKAN ASESMEN

Assesment penerapan GCG pada PT Hutama Karya tahun 2018 dilaksanakan oleh BPKP sesuai Surat dari Deputi Kepala BPKP No.: S-41/D4/01/2019 tanggal 15 Januari 2019.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Pelaksanaan assesment GCG dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam assesment GCG tersebut meliputi:

  1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan; 
  2. Pemegang Saham dan RUPS; 
  3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; 
  4. Direksi; 
  5. Pengungkapan informasi dan transparansi; 
  6. Aspek lainnya. ASESMEN TAHUN 2017 Tahun 2017, HUTAMA KARYA telah melaksanakan asesmen GCG dengan hasil sebagai berikut:

ASESMEN TAHUN 2017 Tahun 2017, HUTAMA KARYA telah melaksanakan asesmen GCG dengan hasil sebagai berikut:

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Berdasarkan hasil asesmen GCG tahun 2017, terdapat sejumlah rekomendasi yang menjadi area of improvement untuk peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG di lingkungan HUTAMA KARYA. Terhadap hal tersebut, Perseroan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

ASESMEN TAHUN 2018

HUTAMA KARYA telah menjalankan assessment GCG untuk periode tahun buku 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam audit GCG 2018 PT Hutama Karya, audit dilaksanakan oleh BPKP berdasarkan surat penugasan:

  1. Surat Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor SP/Fsk.2274/DIV/255/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Audit Independen Good Corporate Governance (GCG) pada PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2018. 
  2. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor S-41/D501/2019, tanggal 15 Januari 2019 tentang Assessment Penerapan GCG Tahun 2018 pada PT Hutama Karya (Persero). 
  3. Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan Perdagangan Nomor ST-8/D501/3/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Assessment GCG Tahun 2018 pada PT Hutama Karya (Persero).
  1.  

2. Prosedur dan Mekanisme Assessment GCG 2018 – PT Hutama Karya (Persero) 

  1. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan permohonan pelaksanaan Assessment GCG kepada Deputi Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP. 
  2. Pembentukan Tim GCG beserta PIC-nya di masing-masing divisi PT Hutama Karya (Persero).
  3. Deputi Kepala BPKP menyampaikan balasan atas permohonan pelaksanaan assessment GCG oleh BPKP yang diajukan oleh Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) dengan dilampiri surat tugas pegawai BPKP. 
  4. Pelaksanaan Kick of Meeting antara PT Hutama Karya (Persero) dengan Perwakilan BPKP 
  5. Pelaksanaan assessment oleh BPKP dengan jangka waktu sesuai dengan surat tugas 
  6. Pelaksanaan Persiapan Exit Meeting antara BPKP dengan PIC GCG PT Hutama Karya (Persero) yaitu Sekretaris Perusahaan.
  7. Pelaksanaan Exit Meeting yaitu pemaparan hasil Assessment Penerapan GCG 2018 PT Hutama Karya yang dihadiri oleh perwakilan BPKP (Direktur BPKP beserta tim assessment) dan perwakilan PT Hutama Karya (Persero) (Direksi, Dewan Komisaris, beserta Kadiv. PT Hutama Karya).

Periode pelaksanaan : 22 Januari – 13 Maret 2019 Kriteria yang digunakan : Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Adapun hasil assessment GCG tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil assessment tahun 2018, Perseroan meraih skor 86.560 dengan predikat “Sangat Baik”. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG di lingkungan HUTAMA KARYA.

Rekomendasi Hasil Assessment Penerapan GCG 2018 oleh BPKP:

1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

  1. Uraian Tugas Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, belum mencantumkan: 1) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan 2) Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan dengan pihak ketiga
  2. Penyelenggaraan Negara/Wajib Lapor LHKPN belum seluruhnya menyampaikan LHKPN tepat waktu. Dari 37 pejabat Wajib Lapora LHKPN, dengan 66,67% yang tepat waktu 
  3. Perusahaan belum melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung pengendalian gratifikasi 
  4. Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan whistle blowing system. Sarana/ media Perusahaan sudah ada namun belum berfungsi dan belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan WBS

2. Aspek Pemegang Saham

  1. Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh pemegang saham melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir 
  2. Pengesahan RKAP oleh RUPS dilakukan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Pengesahan RKAP Tahun 2018 dilakukan tanggal 18 Januari 2018 dan RKAP Tahun 2019 dilakukan tanggal 18 Januari 2019
  3. Pemegang Saham/RUPS belum memberikan penilaian terhadap Direksi dan Kinerja Dewan Komisaris secara individu 

3. Aspek Dewan Komisaris

  1. Laporan hasil pelatihan yang dijalani anggota Dekom belum dibuat
  2. Dekom belum memiliki kebijakan/pedoman tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi
  3. Dekom telah melakukan telaahan atas kebijakan pengadaan, namun belum melakukan telaahan dan belum memberikan saran atas pelaksanaan dari kebijakan tersebut
  4. Dekom belum melakukan telaahan atas kebijakan mutu dan pelayanan maupun pelaksanaan kebijakatan tesebut
  5. Dekom belum menilai direksi secara individu dan melaporkan hasil penilaiannya kepada pemegang saham secara semesteran dan tahunan
  6. Sekdekom belum sepenuhnya menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh dekom dan komite-komite di lingkungan dekom – hasil kuisoner
  7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi belum ditinjau secara berkala dan muatannya belum sesusai dengna PER-12/MBU/2012 tanggal 24-08-12 dan Program Kerja Tahunan Komite Audit belum lengkap
  8. Komite Nominasi dan Remunerasi belum membuat laporan atas penugasan yang diterimanya

4. Aspek Direksi

  1. Laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi belum dibuat
  2. Direksi belum maksimal dalam menghadiri setiap rapat Direksi dengan Dekom, tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dekom hanya mencapai 52,78%
  3. Direksi belum menyelenggarakan RUPS pengesahan RKAP tepat waktu (paling lambat akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan), RUPS pengesahan RKAP Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2018 dan RUPS pengesahan RKAP Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2019
  4. SPI/Fungsi Audit Internal dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

  1. Laporan Tahunan belum memuat biaya yang telah dikeluarkan untuk pelatihan/ pengembangan karyawan
  2. Laporan Tahunan telah mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, namun belum disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tesebut dapat dikaitkan antara lain dengan jumlah barang atau jasa dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru 
  3. Laporan Tahunan belum memuat bahasan tentang perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan selama dua tahun atau sejak Perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari dua tahun tidak ada dalam Laporan Tahunan 
  4. Laporan Tahunan telah memuat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, namun informasi dan fakta material tersebut belum termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang
  5. Laporan Tahunan belum memuat biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama komitmen terhadap perlindungan konsumen dan aktivitas lingkungan

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

HUTAMA KARYA telah melakukan penilaian atas implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang bertujuan untuk membantu Perseroan dalam menilai upaya perbaikan, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, dan mengidentifikasi kekuatan serta peluang-peluang untuk melakukan improvement atas proses bisnis di Perusahaan.

Sesuai dengan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-153/S.MBU/2012, tahun 2012, tentang Pelaksanaan Assessment Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN, Perusahaan telah mengikuti penilaian kinerja BUMN berdasarkan konsep bisnis ekselen KPKU yang diadopsi dan diadaptasi dari MBC (Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence). Penilaian kinerja BUMN tersebut dilakukan oleh Assesor Independen yang didukung oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) yang beranggotakan praktisi BUMN yang telah berpengalaman di bidang manajemen kinerja dan telah mendapatkan pelatihan khusus di bidang bisnis ekselen. Penilaian sebagai evaluasi atas implementasi kriteria kinerja unggul dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Kementerian BUMN No.S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan penilaian KPKU.

Diharapkan penerapan KPKU dapat bermanfaat bagi Board of Management (Direksi dan Komisaris) dalam rangka untuk mengetahui tingkat ekselensi kinerja Perusahaan, mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan peluang untuk perbaikan di Perusahaan, dalam rangka membuat kebijakan, melakukan/ mengevaluasi perencanaan strategisnya, pengambilan keputusan penting di dalam mengelola Perusahaan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan mewujudkan keberhasilan yang berkesinambungan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip KPKU secara serius dan konsisten, yang dibuktikan dengan hasil peningkatan kinerja tiap tahunnya yang sangat membanggakan.

Kebijakan dan Siklus Kegiatan KPKU

Sebagai tindak lanjutnya, dalam rangka penerapan/ pengelolaan KPKU dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, maka Direksi telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Membentuk tim pengelolaan KPKU dengan keputusan direksi.

2. Pelatihan SDM bidang KPKU secara berjenjang meliputi pelatihan intepretasi, evaluator dalam berbagai tingkat, meningkatkan jumlah assessor yang terlibat dalam penilaian KPKU melalui kerja sama dengan Forum Ekselen BUMN (FEB).

3. Executive Briefing kepada senior leader untuk meningkatkan pemahaman dan update dokumen KPKU.

4. Melaksanakan agenda kegiatan rekomendasi OFI to AFI, menjadi implementasi kinerja yang berkelanjutan sesuai life cycle bisnis ekselen.

Pengembangan Personil

Tahun 2018, telah dilaksanakan pelatihan KPKU pada unit kerja Kantor Pusat dan Anak Perusahaan (HKI & HKA). Jumlah peserta interpretasi KPKU yang dilaksanakan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

  1. Kantor Pusat 32 orang.
  2. HKI 20 Orang. 
  3. HKA 25 orang. 
  4. Karyawan yang memiliki sertifikat asesor sampai dengan 2018 berjumlah 16 Orang.

Pengembangan kapasitas personel secara berkelanjutan akan terus dilaksanakan pada waktu selanjutnya.

Hasil Asesmen KPKU

Berdasarkan hasil penilaian kinerja dari KPKU terakhir yang dilakukan tanggal 15 -19 Januari 2018, yaitu:

Tindak lanjut Hasil Asesmen KPKU

Laporan tindak lanjut KPKU dari proses assessment telah menjadi bagian dari langkah improvement proses bisnis Perusahaan, antara lain:

  1. Perusahaan selalu melakukan update sistem Perusahaan sehingga selalu sesuai dengan perubahan lingkungan bisnisnya menuju proses bisnis ekselen berbasis KPKU.
  2. Perusahaan meningkatkan ketahanan sistem jaringan TI terhadap serangan cyber dengan melindungi infrastruktur network, data center dan disaster recovery center (DRC). 
  3. Penerapan Aplikasi Knowledge Management pada semua unit bisnis Perusahaan sehingga History keberhasilan inovasi terdokumentasi dengan baik untuk pembelajaran berulang. 
  4. Penerapan Aplikasi Audit dan Sistem Manajemen Risiko pada semua unit bisnis Perusahaan dalam rangka pengelolaan risiko yang mengganggu pencapaian Perusahaan.

 

230
HK Annual Report 2018