TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

JENIS RUPS

Penyelenggaraan RUPS berdasarkan ketentuan dan Anggaran Dasar Perusahaan terdiri atas:

1. RUPS Tahunan diadakan setiap Tahun, meliputi:

  1. RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diadakan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan; 
  2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam] bulan setelah penutupan tahun buku berakhir.

2. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Komisaris dan/ atau Direksi.

HAK PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Hak Pemegang Saham dalam RUPS antara lain :

  1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi Pemegang Saham Perusahaan, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
  2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur; 
  3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
  4. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS

1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:

»» Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan;

»» Metode perhitungan dan penentuan gaji/ honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/ honorarium, fasilitas, dan atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;

»» Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

»» Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;

»» Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/ atau pada saat RUPS berlangsung;

2. RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS;

3. Keputusan atas mata acara tambahan harus disetujui dengan suara bulat;

4. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS;

5. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris;

6. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS;

7. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud;

8. Keputusan Pemegang Saham mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

RUPS TAHUN 2018

Tahun 2018, HUTAMA KARYA menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018, 1 (satu) kali RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

Adapun agenda dan keputusan dari RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018, HUTAMA KARYA menyelenggarakan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, pukul 16.00 WIB bertempat di Lantai 6, Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh :

Agenda dan keputusan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

RUPS Tahunan Pengesahaan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, pukul 14.00 WIB bertempat di Lantai 6, Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh :

Agenda dan keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 25 April 2018. Pengangkatan Bintang Perbowo sebagai Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) diresmikan melalui penyerahan Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-114/MBU/04/2018 yang dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Prasarana Perhubungan, Ahmad Bambang. Simbolisasi itu dihadiri oleh jajaran Dewan Komisari dan Direksi PT Hutama Karya (Persero) serta pejabat Kementerian BUMN.

KEPUTUSAN DAN REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2017, HUTAMA KARYA menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yaitu RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada 12 Mei 2017. Ada pun agenda dan keputusan serta realisasi dari RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

246
HK Annual Report 2018