TATA KELOLA PERUSAHAAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System atau Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sarana di dalam Perusahaan untuk seluruh insan karyawan HUTAMA KARYA khususnya juga masyarakat luas yang memiliki informasi dan ingin menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku yang berindikasi pelanggaran terhadap regulasi dan kode etik Perusahaan yang terjadi di dalam lingkungan kerja yang akan menyebabkan kerugian terhadap Perseroan.

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Etika Perusahaan dapat berupa tindak korupsi, suap, gratifikasi, pelecehan dan lainnya. PT Hutama Karya (Persero) mengaturnya dalam sistem pengaduan pelanggaran dalam pedoman GCG PT Hutama Karya tahun 2016.

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam lingkungan kerja Perseroan, penerapan sistem pelaporan pelanggaran terus digalakkan kepada setiap pihak  agar pelanggaran dapat segera terdeteksi dan dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:                                                                                                                                                                                 1. Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran 

2. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran 

3. Perlindungan, Apresiasi, dan Sanksi 

4. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Hutama Karya (Persero).

PENYAMPAIAN DAN MEDIA LAPORAN PELANGGARAN

Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran.

Laporan bisa melalui email wbs.hk@hutamakarya. com atau telepon langsung (direct line) ke nomor 6221-8520224. Tim Investigasi WBS bertugas untuk menangani laporan yang masuk dengan prosedur:

1. Menerima pelaporan dugaan pelanggaran   

2. Menilai dan menyeleksi laporan dugaan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh Investigator

3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor  

4. Menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang mendapat tekanan atau perlakuan ancaman dari terlapor  

5. Melakukan komunikasi dengan pelapor   

6. Menyampaikan laporan kepada Direksi dan atas setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima

7. Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.


MEKANISME PELAPORAN


Mekanisme Whistleblowing System di Perseroan, digambarkan sebagai berikut:

PENANGANAN PENGADUAN


Laporan/ pengaduan yang masuk akan dianalisa oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dengan memeriksa kesesuaian laporan dengan prosedur ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/karyawan Perseroan dapat ditindak lanjuti jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
  2. Tempat di mana pelanggaran tersebut dilakukan
  3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan
  4. Siapa yang terlibat (oknum dan saksi-saksi yang mengetahui)
  5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara)


TINDAK LANJUT ATAS PELAPORAN


Laporan yang telah didukung dengan bukti yang telah memenuhi unsur-unsur layaknya suatu laporan akan ditindaklanjuti untuk dilakukan investigasi lebih mendalam untuk menetapkan apakah suatu laporan terbukti atau tidak. Perseroan menjamin kerahasian identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor. Jika berdasarkan hasil-hasil investigasi yang dilaporkan oleh Tim WBS menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/karyawan Perseroan maka Tim WBS segera mengusulkan agar Perseroan segera mengambil tindakan dasar pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut:

1. Memperbaiki prosedur atau membuat kebijakan untuk menghindari terulangnya kesalahan tersebut di masa yang akan datang.                                                                                                                                      

2. Menjatuhkan sanksi (penalty) terhadap terlapor sesuai dengan aturan Perseroan atau ketentuan undang-undang yang berlaku.                                                                                                       

3. Melaporkan pada aparat penegak hukum.


Melalui WBS, diharapkan tindak pelanggaran di setiap unit kerja dapat terdeteksi dan timbul persepsi bahwa apabila melakukan kecurangan akan ditindaklanjuti dan bila terbukti akan dijatuhkan sanksi, maka dapat mencegah pejabat/karyawan Perseroan untuk melakukannya. Apabila hal ini dilakukan secara konsisten dan tegas, maka upaya untuk mewujudkan Perseron yang berkinerja tinggi, taat hukum, bersih dan beretika akan menjadi kenyataan.

INVESTIGASI


Semua laporan mengenai pelanggaran yang masuk akan dilakukan verifikasi, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap investigasi. Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah dan objektifitas. Hasil dari proses investigasi berupa laporan hasil investigasi yang disertai bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti nonfisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan.  Investigasi dapat dilakukan baik oleh independent investigator (eksternal) maupun oleh tim investigasi internal (Tim WBS). Independent Investigator adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih untuk melakukan audit.  Independent investigator akan ditunjuk untuk melakukan investigasi apabila terlapor adalah Komisaris, Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau laporan bersifat material dan mempengaruhi citra Perseroan. Di luar kriteria tersebut, maka investigasi akan dilakukan oleh tim investigasi internal (Tim WBS).


PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER


Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada bagi pelapor (whistleblower) yang meliputi kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan lain yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan pelapor. Bagi Perseroan, perlindungan pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi pejabat/karyawan Perseroan dan pelapor lainnya. Kebijakan perlindungan pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap pejabat/karyawan Perseroan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran. Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beriktikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya.

Pengaduan harus disampaikan kepada Tim WBS Perseroan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Perseroan. Dalam hal masalah tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perseroan, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Perseroan.
Direksi memberikan perlindungan kepada pelapor atas hal-hal sebagai berikut:


1. Pemecatan yang tidak adil                                                                                                                  

2. Penurunan jabatan atau pangkat                                                                                                                                   

3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya                                                                                                

4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record)
Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, Perseroan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 UU No.15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana.


SOSIALISASI WBS
Sosialisasi diberikan untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap aturan Whistleblowing kepada Dewan komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, stakeholders dan pegawai baru di Perusahaan.


JUMLAH PENGADUAN DAN PROSES PENGADUAN
Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui mekanisme WBS

 

452
HK Annual Report 2018