TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berkaitan dengan upaya pencegahan dan tindak pidana korupsi. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik  oleh karenanya penjabaran dan kebijakan mengenai LHKPN telah dicantumkan dalam Pedoman GCG Pt Hutama Karya tahun 2016. Perusahaan juga mendorong pegawainya untuk mematuhi peraturan untuk melapor dan memberikan sanksi kepada pejabat wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.


Sosialisasi  dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan LHKPN juga diberikan oleh Perusahaan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pelaporan LHKPN kepada pejabat wajib lapor dan diarahkan agar mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai LHKPN yang diputuskan dalam Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor : 1300/KPTS/38/2018 tentang Kepatuhan dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT Hutama Karya (Persero). Keputusan tersebut menetapkan Pejabat Struktural yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

2. Organ Pendukung Dewan Komisaris

3. Dewan Direksi      

4. Direksi Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham mayorita 

5. Jabatan Struktural sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi  

6. Kepala Proyek Utama

 

459
HK Annual Report 2018