TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TATA KELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TATA KELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

HUTAMA KARYA melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan keseimbangan antara elemen people, profit dan planet (3P). Program CSR dan PKBL disadari oleh Perseroan sebagai salah satu indikator dalam mencapai keberhasilan usaha yang dijalankan disamping pencapaian target-target finansial. Dukungan masyarakat terhadap Perseroan turut menjadi faktor penentu dalam melihat keberhasilan usaha yang dijalankan.


Sebagai sebuah organisasi bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, Perseroan memandang CSR dan PKBL sebagai komponen penting guna menciptakan interaksi harmonis antara industri dengan lingkungan di mana Perseroan berada.


Dimensi pelaksanaan CSR dan PKBL juga dipahami secara luas oleh Perseroan, pelaksanaan CSR dan PKBL tidak hanya dalam ruang lingkup corporate giving, corporate philantropy, corporate community relation yang menekankan pada kegiatan amal dan pembangunan citra Perusahaan di mata masyarakat atau bahkan community development yang sifatnya pemberdayaan. Perseroan berupaya memadukan keseluruhan dimensi melalui program-program yang dirancang secara komprehensif dengan target sasaran program yang tepat.


LANDASAN PELAKSAAN PROGRAM CSR & PKBL


Aktivitas program CSR dan PKBL yang dilaksanakan disusun dalam kerangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan merujuk berbagai peraturan perundangan antara lain :

  • Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • Undang Undang RI No. 19 tahun 2003 tentang BUMN                                                                              
  • Undang Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen                                                          
  • Undang Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan                                                                    
  • Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
  • Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.                                                                                                      
  • Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/ MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.


ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM CSR & PKBL

Sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) No. 2004/KPTS/60/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi, tanggung jawab pengelolaan program CSR dan PKBL HUTAMA KARYA berada di bawah Divisi Sekretaris Perusahaan.

PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL


HUTAMA KARYA telah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan utama Perseroan, berdasarkan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, aktif dan responsif, antara kelompok-kelompok tersebut dengan Perseroan. Salah satu dasar pemilihan pemangku kepentingan utama adalah bobot pengaruh dan intensitas pelibatan pemangku kepentingan tersebut dalam setiap proses bisnis Perseroan.


STRATEGI PELAKSAAN PROGRAM CSR DAN PKBL


Dalam melaksanakan program CSR dan PKBL, Perseroan selalu bersandar pada kebijakan yang telah digariskan melalui roadmap yang meliputi regulasi, konsep, dan standardisasi pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial, Perseroan berupaya mengoptimalkan hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lain-lain melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dirancang dengan seksama. 
Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dimaksudkan agar program yang dilaksanakan tepat guna dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat serta membuat masyarakat sekitar turut terlibat menjadi pelaku program.


Pelaksanaan program CSR dan PKBL di HUTAMA KARYA juga telah mengacu pada standar internasional, yaitu ISO 26000. Kendati Perseroan belum sepenuhnya comply dengan standar tersebut, namun Perseroan telah menjadikan ISO 26000 sebagai acuan dalam pelaksanaan program CSR dan PKBL.


ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subyek inti yaitu:

1. Tata kelola organisasi yang baik

2. Penegakan hak asasi manusia

3. Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan 

4. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan                             

5. Prosedur operasi yang wajar                                                                     

6. Tanggung jawab terhadap konsumen                                                                            

7. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat


Mengacu pada penerapan kegiatan-kegiatan CSR dan PKBL di tahun-tahun sebelumnya, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan serta evaluasi untuk menjamin keefektivan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program CSR dan PKBL.

 

 

465
HK Annual Report 2018