TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. Perseroan tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundangundangan yang berlaku.


Perusahaan memiliki pedoman etika kerja dan etika bisnis (Code of Conduct) guna mengatur kebijakan nilai-nilai etis sebagai standar perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh insan PT Hutama Karya (Persero). Pedoman etika tersebut menjadi acuan dasar dalam operasional Perseroan.


ANTI KORUPSI


Sejalan dengan program pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dicanangkan oleh pemerintah, PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya usaha yang bersih dari adanya praktik-praktik tersebut. Pengendalian terhadap gratifikasi yang dikuatkan melalui Surat Edaran Nomor SP/PHH.1774/SE/14-2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Hutama Karya (Persero) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan.


Dalam Pedoman Etika HUTAMA KARYA juga telah ditetapkan aturan sebagai berikut :

1. Melarang untuk memberikan atau menjanjijkan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui alau patut diduga untuk mempengaruhi alau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Hutama Karya dapat memberkan hadiah unluk kepentingan promosi dan donasi/sumbangan untuk kepentingan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibiity) sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

3. Dilarang menerima hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berfentangan dergan kewajbannya.   

4. Dilarang menerima imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, antara lain dengan cara memotong atau mengambi sebagian jumlah pembayaran dari pinak ketiga.

BERSAING SECARA SEHAT

Dalam melaksanakan bisnis, HUTAMA KARYA senantiasa siap bersaing secara sehat, menentang monopoli dan antitrust. Untuk memenangkan persaingan, Perseroan berupaya semaksimal mungkin dengan cara merumuskan strategi-strategi khusus, yang disesuaikan menurut program dan target yang hendak dicapai. Pada 2018, tidak ada laporan dan tindakan anti-persaingan yang terkait dengan praktik bisnis HUTAMA KARYA.

PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN

HUTAMA KARYA memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perseroan telah menetapkan aturan yang baku dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, dalam Pedoman Etika HUTAMA KARYA juga telah diatur mengenai Etika Hubungan dengan Pemasok, yang antara lain berisi:                                                                                                                                                 

1. Hutama Karya melaksanakan hubungan dengan pemasok berdasarkan prinsip praktik usaha yang sehat, efisien, dan wajar (fair).    

2. Pemasok harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. peraturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan, serta persyaratan tambahan dari PT Hutama Karya (Persero), terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual, dan pembayaran yang tidak wajar.

3. Memberikan kesenpatan bagi pemasok usaha kecil, terutama pengusaha lokal, untuk mendapatkan bagian dari volume pembelian PT Hutama Karya (Persero).

4. PT Hutama Karya (Persero) hanya menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan PT Hutama Karya (Persero) dan secara konsisten mampu memenuhi standar likuiditas, biaya dan pengiriman yang diharapkan pelanggan.

5. Memenuhi hak (pembayaran) pemasok sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Selain itu, juga telah ditetapkan Etika Hubungan dengan Mitra Usaha, yang berisikan:

1. Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat memunculkan konflik dengan pekerjaan atau kepentingan PT Hutama Karya (Persero). 

2. Menghindari tindakan penyalahgunaan sumber daya PT Hutama Karya (Persero), hak milik intelektual, waktu, dan fasilitas PT Hutama Karya (Persero) termasuk peralatan kantor seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-lain.

3. Memberitahukan dengan penjelasan tertulis kepada atasan dan Divisi SDM dan Hubungan Industrial mengenal kegiatan Insan Hutama Karya di bidang kegiatan keuangan di luar Perusahaan atau usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.  

4. Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi sebagai pejabat atau pengurus dalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat di mana PT Hutama Karya (Persero) mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan tersebut atau mempunyai pengharapan untuk memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain dari PT Hutama Karya (Persero).                                                                                       

5. Insan Hutama Karya tidak diperbolehkan memliki benturan kepentingan dalam proses dan pengambilan keputusan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.

6. Direksi dan Dewan Komisaris membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan.

PENGHARGAAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan menghargai dan melindungi hak atas kekayaan intelektual. Hal ini tertuang dalam Pedoman Etika HUTAMA KARYA, khususnya pada bagian Etika Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang antara lain mengatur:

1. Insan Hutama Karya harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik PT Hutama Karya (Persero).     

2. Insan Hutama Karya yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh PT Hutama Karya (Persero) harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik PT Hutama Karya (Persero) baik selama masa kerja maupun setelah Insan Hutama Karya tidak bekerja lagi di PT Hutama Karya (Persero).

3. Insan Hutama Karya yang telah membuat penemuan/ inovasi, dapat melapor kepada atasannya. Jika penemuan/inovasi tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, menggunakan fasilitas PT Hutama Karya (Persero) atau berkaitan dengan kegialan yang telah direncanakan atau dilakukan PT Hutama Karya (Persero) maka hak milik atas kekayaan intelektual atas penemuan tersebut sepenuhnya menjadi mlik PT Hutama Karya (Persero).

4. Apabila PT Hutama Karya (Persero) memutuskan untuk tidak menggunakan penemuan/inovasi tersebut, maka pegawai yang bersangkutan dengan mendapatkan persetujuan dari Direksi dimungkinkan untuk menjadikan penemuan/ inovasinya sebagai hak kekayaan intelektual. 

5. Insan Hutama Karya harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang Iain dapat mengakibatkan PT Hutama Karya (Persero) menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.

6. Insan Hutama Karya harus menginfomasikan hasi karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja yang sesuai dengan tugasnya, difasilitasi dan/atau dibiayai oleh Perusahaan, maka PT Hutama Karya (Persero) berhak atas seluruh manfaat (exclusive benefits) dari paten dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya tersebut.

 

 

471
HK Annual Report 2018